Headline
Kabar Daerah
Tangerang
0
Proyek Pemeliharaan Gedung UPT 2 Amburadul, Anggaran Pajak Rakyat Dipertanyakan
TANGERANG, InovasiNews.Com - Baru memasuki awal tahun 2025, proyek pemeliharaan bangunan UPT 2 yang berlokasi di Desa Talagasari, tepat di samping Fly Over Balaraja, dengan anggaran Rp. 141.148.000 sudah menuai sorotan. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Hutama Berkah Semesta diduga tidak memenuhi standar yang seharusnya. Lebih parahnya, pengawasan dari dinas terkait maupun pihak kontraktor tampak lemah, sehingga kualitas pekerjaan dipertanyakan.
Pemasangan kanopi dengan tiang holo menjadi sorotan utama. Dugaan penggunaan metode pengelasan totol-totolan (tack welding) tanpa penyambungan penuh berisiko tinggi. Sambungan lemah, rawan roboh saat terkena angin kencang atau hujan deras.
Celah akibat pengelasan yang dilakukan setengah hati ini hanya ditutup dengan dempulan. Ini bukan solusi teknis, melainkan sekadar menutupi cacat konstruksi. Dari luar mungkin tampak rapi, tetapi dari segi kekuatan, sangat rapuh. Ingat, pekerjaan ini dibayar, bukan sekadar kerja sosial!
Anggaran sebesar itu seharusnya menjamin hasil yang berkualitas. Namun, proyek ini justru diduga dikerjakan asal-asalan. Jika dibiarkan, potensi bahaya bagi masyarakat tak terhindarkan. Ke mana dinas terkait? Ke mana pejabat yang bertugas mengawasi pekerjaan pemerintah?
Dugaan pelanggaran K3 juga tak kalah serius, padahal anggarannya ada dan pemerintah telah mengalokasikan biaya untuk keselamatan kerja. Namun, pekerja terlihat naik ke stegger tanpa alat pelindung diri. Pengelasan dilakukan tanpa sarung tangan, masker, atau pelindung mata. Risiko kecelakaan kerja pun sangat tinggi.
Aminudin Al-Ikhlasi, Wakil Ketua Ormas LMPI MAC Balaraja, melontarkan kritik tajam. "Ini proyek pakai uang rakyat! Jika dikerjakan sembarangan, itu sama saja melecehkan masyarakat pembayar pajak," tegasnya.
Ustaz Ahmad Rustam, aktivis kerohanian dan Kepala Keagamaan YLPK Perari DPD Banten, turut mengkritisi. "Dalam Islam, amanah harus dijaga. Jika ada unsur kesengajaan dalam menurunkan kualitas, ini bentuk kedzaliman," ujarnya.
Proyek ini harus dievaluasi. Anggaran daerah tidak boleh dihamburkan tanpa hasil yang layak. Jika kualitas pekerjaan buruk, maka publik berhak meminta pertanggungjawaban.
PT. Hutama Berkah Semesta sudah sering memenangkan tender LPSE. Tapi, dugaan kerja asal-asalan seperti ini terus berulang. Kontraktor berpengalaman seharusnya memberikan hasil kerja maksimal, bukan sebaliknya.
Dinas terkait juga tak bisa lepas tangan. Bagaimana proyek ini bisa berjalan tanpa pengawasan ketat? Jika ada pembiaran, maka ini bukan sekadar kelalaian, tetapi kesalahan fatal.
Jika tidak segera diperbaiki, kejadian serupa akan terus terulang. Penggunaan APBD harus transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada celah bagi kontraktor yang diduga bekerja asal-asalan.
Audit mendalam harus dilakukan segera. Jika terbukti ada unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan, sanksi tegas harus diberikan. Jangan sampai proyek pemerintah terus menjadi ajang bancakan.
BPK, Inspektorat, dan Aparat Penegak Hukum (APH) wajib turun tangan. Jika proyek ini dibiarkan, potensi penyimpangan akan semakin besar. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia!
Proyek ini menjadi alarm serius. Jika terus dibiarkan, proyek-proyek APBD hanya akan menjadi lahan bagi pihak tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. (Oim )
Via
Headline
