Pekerjaan Paving Block di Balaraja Kacau, Anggaran Besar Tapi Kualitas Buruk

Pekerjaan seperti ini seharusnya punya standar yang jelas. Tapi di lapangan, malah banyak kejanggalan. Dugaan awal, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD). Padahal, anggaran untuk itu ada. Kalau benar terjadi, ini bukan sekadar kelalaian, tapi bisa mengarah ke kesengajaan.  

Batu sirtu yang seharusnya menjadi dasar paving juga tidak terlihat. Dugaan sementara, material ini dihilangkan untuk menghemat biaya. Kalau benar terjadi, maka umur paving ini bisa dipastikan tidak akan lama. Hal ini bisa mengarah pada dugaan pengurangan spesifikasi material, yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kecurangan.  

Hasil pekerjaan juga tampak asal-asalan. Dugaan lainnya, paving yang dipasang tidak dipadatkan dengan baik. Kastin, yang seharusnya menjaga agar paving tetap rapi dan tidak mudah bergeser, diduga tidak dipasang. Jika benar terjadi, proyek ini bisa dikatakan gagal sejak awal.  

Lebih parah lagi, dugaan lemahnya pengawasan dari kontraktor dan kelurahan semakin memperjelas permasalahan. Tukang diduga dibiarkan bekerja tanpa pengawasan ketat. Jika benar, ini menunjukkan bahwa proyek ini seperti dikerjakan asal jadi.  

Wakil Ketua Ormas LMPI MAC Balaraja, Aminudin Al-Ikhlasi, ikut angkat bicara. Dugaan pekerjaan asal-asalan ini membuatnya geram. "Rp90 juta bukan uang kecil! Ini uang rakyat, bukan buat mainan kontraktor! Kalau kerja kayak begini, kapan Balaraja mau maju?" katanya tegas.  

Ia juga meminta agar pihak berwenang segera turun tangan. "Saya meminta BPK, Inspektorat, dan APH segera mengecek proyek ini. Kalau dibiarkan, dugaan kecurangan semacam ini bisa terus terjadi di tahun-tahun berikutnya!" tegasnya.  

Senada dengan itu, Ustad Ahmad Rustam, aktivis kerohanian yang juga Kepala Keagamaan YLPK PERARI DPD Banten, mengingatkan bahwa ini bukan sekadar proyek biasa. "Ini soal amanah! Kalau uang rakyat dipakai seenaknya, itu namanya zalim. Hati-hati, dugaan penyimpangan ini kalau benar, hisabnya berat!" ujarnya.  

Yang jadi pertanyaan besar, ke mana pihak kecamatan selama ini? Dugaan lemahnya pengawasan patut dipertanyakan. Apakah proyek ini memang sengaja dibiarkan berjalan tanpa pemantauan? Jika dugaan ini benar, maka perlu ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terus berulang.  

Pembangunan seharusnya bermanfaat buat masyarakat. Tapi kalau dugaan pekerjaan asal-asalan ini benar terjadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Proyek berjalan, anggaran habis, tapi kualitas kerja diduga nol besar.  

Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kontraktor tidak bisa terus-menerus bekerja seenaknya. Dugaan pembiaran ini jika terbukti, harus ada sanksi tegas. Jika tidak, proyek lain bisa mengalami masalah yang sama.  

Setiap tahun, uang daerah digelontorkan untuk proyek pembangunan. Tapi kalau dugaan kualitas rendah ini benar terjadi, lalu untuk siapa sebenarnya anggaran ini? Transparansi dan pertanggungjawaban itu wajib.  

Pihak terkait harus segera melakukan evaluasi. Jika dugaan kelalaian ini benar adanya, maka kecamatan dan kelurahan tidak bisa diam saja. Jika terus dibiarkan, patut dicurigai ada kepentingan tertentu di balik proyek ini.  

Masyarakat juga harus lebih peka dan berani bersuara. Jika dugaan penyimpangan ini benar, maka tidak boleh dibiarkan. Harus ada laporan dan tindak lanjut agar tidak terus berulang.  

Pemerintah daerah juga harus turun tangan. Jika dugaan pekerjaan asal-asalan ini benar, maka ini bukan sekadar proyek kecil, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan anggaran. Jika terus dibiarkan, jangan salahkan rakyat jika mulai tidak percaya lagi. (Oim)