Pemprov Banten Siap Fasilitasi dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota
 |
| Plt Kabiro Hukum Setda Provinsi Banten, Hadi Prawoto. |
SERANG, InovasiNews.Com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro (Kabiro) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, Hadi Prawoto menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten/Kota.
Permohonan atau pengajuan fasilitasi, evaluasi, dan konsultasi Raperda secara online melalui e-perda.
Hadi menjelaskan, fasilitasi dan evaluasi Raperda Kabupaten/Kota merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Dia membantah Pemprov Banten menghambat memfasulitasi sejumlah Raperda.
Saat ini, kata dia, Biro Hukum Setda Provinsi Banten sedang memproses fasilitasi dua Raperda Kabupaten Serang, yakni Raperda tentang Desa (2022), dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (2022).
“Ada satu Raperda yang sudah melalui proses pembahasan, namun dikembalikan untuk disusun ulang oleh pengusul, yaitu Kabupaten serang. Hingga saat ini belum kami terima hasil susun ulangnya, dan Raperda yang dikembalikan untuk disusun ulang tersebut, yaitu Raperda tentang Desa Wisata Tahun 2022,” ucap Hadi, Selasa, 26 Maret 2024.
Hadi merinci, ada tiga Raperda Kabupaten Serang yang tidak bisa diproses karena pengajuannya tidak melalui e-perda, di antaranya Raperda tentang Keolahragaan, Raperda tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren (2022), serta Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro (2022).
Hadi juga mengaku tidak tahu menahu adanya sejumlah Raperda Kabupaten Serang terhenti di Pemprov Banten seperti yang disebut dalam pemberitaan salah satu media.
Pasalnya, kata dia, Kabupaten Serang tidak mengajukan fasilitasi atau evaluasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Banten.
“Di berita itu ada Raperda tentang Pencegahan dan Peringatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman (2021); Raperda tentang Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan (2022); Raperda tentang Warisan Budaya dan Adat Istiadat; Raperda tentang Pembangunan Ekonomi; serta Raperda tentang Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan (2022),” pungkasnya. (*/red)
