Sejumlah elemen masyarakat dan LSM Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan ( KALAP) Provinsi Banten akan menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, dan Kantor BKD Provinsi Banten.
Serang, 19 Juni 2026 Sejumlah elemen masyarakat dan LSM Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan ( KALAP) Provinsi Banten akan menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, dan Kantor BKD Provinsi Banten.
Aksi Unras tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin, ((22/6/2026) dan menuntut audit menyeluruh dan tindak tegas atas beberapa dugaan, diantaranya pemborosan anggaran pada makan dan minum (Mamin) sebesar kisaran Rp43,8 milyar, pengadaan kendaraan roda empat pimpinan DPRD provinsi Banten setara dengan Eselon dua sebesar kisaran Rp2,5 milyar, serta perjalanan dinas hampir 90 M selama satu tahun yang dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah.
Serta dugaan pelanggaran prosedur pengangkatan pejabat sekwan...
Dalam orasinya, nanti " Amrul" Koordinator aksi Kalap Banten akan menyampaikan Dugaan temuan awal:
1. Anggaran konsumsi/makan minum (Mamin): Ditetapkan sebesar Rp43,8milyar/tahun untuk 100 anggota dewan, jauh melebihi standar kewajaran dan tidak sesuai frekuensi kegiatan riil
2. Belanja kendaraan roda empat untuk pimpinan DPRD dan sekwan Rp2,5 milyar lebih serta perjalanan dinas hampir menembus angka 90 M. sehingga diduga kuat terjadi penggelembungan harga dan penggunaan tidak transparan, hal ini melanggar ketentuan efisiensi Inpres 1/2025 yang mewajibkan pemangkasan belanja operasional di atas 30 % Serta melukai hati masyarakat Banten...
3. Jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan): Dipegang, yang sebelumnya menjabat staf Humas, kemudian diangkat menjadi Plt Sekwan, lalu dilantik definitif tanpa melalui proses seleksi terbuka dan uji kompetensi sesuai aturan kepegawaian, dianggap melanggar prinsip meritokrasi
Lanjut. Amrul" kami menuntut dan akan menindaklajuti:
1. Meminta Kejaksaan Tinggi Banten dan BPK melakukan audit forensik terhadap ketiga pos anggaran tersebut
2. Pembekuan sementara anggaran yang diduga menyimpang
3. Evaluasi dan pembatalan pengangkatan Sekwan jika terbukti cacat prosedur
4. Laporan hasil pemeriksaan dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas
Aksi unjuk rasa akan menyampaikan dan menuntut keadilan anggaran Rp43,8 milyar untuk Mamin, Rp2,5 milyar untuk kendaraan dinas serta perjalanan dinas hampir 90 M selama satu tahun, jelas melanggar Inpres 1/2025. Dikala ekonomi sedang tidak baik baik saja,BBM naik, rakyat sedang kesulitan... anggaran malah diboroskan untuk urusan perut, selain itu kami juga mempertanyakan terkait pemilihan Sekwan dari Humas jadi pejabat tinggi tanpa seleksi terbuka, Ini jelas bukan tata kelola baik, ini jalan menuju dugaan KKN. Kami minta audit terbuka, untuk transparansi demi terciptanya pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi...
