RTH BALARAJA MANGKRAK: UANG RAKYAT TERBUANG, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Tangerang –inovasiNews.com Lagi-lagi masyarakat harus menyaksikan proyek yang tak kunjung selesai. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Balaraja yang seharusnya menjadi fasilitas publik kini terbengkalai tanpa kejelasan. Dana yang telah dialokasikan dalam jumlah besar seolah menguap tanpa hasil nyata, menimbulkan dugaan kuat adanya ketidakberesan dalam pengelolaannya.

Bang Rizal, Sekjen Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Marcab Kabupaten Tangerang, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam proyek ini. “RTH ini menggunakan uang rakyat! Kalau memang sudah ada anggaran besar, kenapa sampai sekarang masih mangkrak? Ada apa dengan dinas terkait? Jangan sampai ada permainan di balik ini!” tegasnya.

Hingga kini, Pemda Kabupaten Tangerang belum melakukan serah terima lahan secara resmi, memperburuk ketidakjelasan status proyek ini. Warga pun bertanya-tanya, apakah proyek ini benar-benar untuk kepentingan publik, atau sekadar menjadi ajang bagi kepentingan tertentu?

Berbagai dugaan penyimpangan semakin menguat dengan temuan di lapangan yang menunjukkan kondisi fasilitas tidak sesuai spesifikasi:

- Kios UMKM mangkrak – Tiang dan atap rapuh, tidak ada wastafel, serta lampu penerangan minim.

- Kantor pengelola RTH terbengkalai – Sepuluh dus wastafel masih belum terpasang, menunjukkan pengerjaan belum rampung.

- Rumput sintetis berkualitas rendah – Pemasangan asal-asalan, mudah rusak.

- Pot bunga kotor dan tak terawat – Berdebu dan terlihat tidak tertata dengan baik.

- Tangga RTH rapuh – Beberapa bagian sudah rusak, pemasangan terkesan seadanya.

- Tempat wudhu tidak layak – Struktur bangunan tidak kokoh, berpotensi membahayakan pengguna.

- Sumur bor tidak jelas – Tidak ada kejelasan mengenai kualitas dan fungsinya.

Bang Rizal menegaskan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang. “Kami meminta Inspektorat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta aparat hukum untuk segera turun ke lapangan! Jika RTH ini memang taman, harus jelas fasilitasnya. Jika alun-alun, harus ada sarana yang sesuai! Sampai saat ini Pemda belum melakukan serah terima, jadi ke mana arah proyek ini?”

Warga dan tokoh masyarakat pun merencanakan aksi damai untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak terkait. “Kami akan terus mendesak! Jika tidak ada langkah konkret, kami akan turun ke jalan untuk meminta kejelasan langsung dari Pemda!” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Masyarakat menunggu respons cepat dari pihak berwenang. 

Jika tidak segera ditangani, dugaan adanya penyalahgunaan anggaran hanya akan semakin menguat. Uang rakyat tidak boleh terbuang sia-sia tanpa kejelasan!