Proyek Betonisasi di Pasir Gangsa: Anggaran Ratusan Juta, Kualitas Dipertanyakan
TANGERANG, InovasiNews.Com – Proyek betonisasi di Jalan Pasir Gangsa, Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, yang menelan anggaran Rp 129.827.000 dari APBDes 2025, kini menuai kritik.
CV. Zia Rizqi Bahari sebagai pelaksana diduga mengabaikan spesifikasi teknis dan keselamatan kerja. Lebih mencurigakan, ada dugaan keterlibatan oknum Karang Taruna yang membentengi proyek ini dari sorotan publik.
Standar keselamatan kerja (K3) nyaris tidak diperhatikan. Pekerja terlihat tanpa alat pelindung diri yang memadai. Spesifikasi beton yang digunakan pun dipertanyakan karena terlihat tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Ketebalan beton menjadi sorotan. Warga yang mengecek proyek tersebut menduga adanya pengurangan volume material. Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Lemahnya pengawasan dinas terkait semakin memperburuk keadaan. Proyek ini berjalan tanpa pemantauan yang jelas, membuka peluang praktik menyimpang yang merugikan publik.
Ironisnya, oknum Karang Taruna justru diduga melindungi proyek ini dari kritik warga. Bukan mengawasi agar sesuai aturan, mereka malah terkesan menjadi tameng bagi pelaksana proyek yang diduga melanggar spesifikasi.
Ketua DPD YLPK PERARI Banten, Rizal, angkat bicara.
“Proyek ini memakai uang rakyat dan harus dikerjakan dengan standar terbaik. Jika dibiarkan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat. Kami akan menindaklanjuti temuan ini,” tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan betapa lemahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur. Jika ada pengurangan spesifikasi, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi penyimpangan anggaran yang serius.
Dinas terkait kini dalam sorotan tajam. Ke mana pengawasan mereka? Apakah proyek ini memang sengaja dibiarkan berjalan tanpa standar jelas? Atau ada kepentingan tertentu yang membuat mereka memilih diam?
Masyarakat berhak atas infrastruktur berkualitas, bukan proyek asal jadi yang cepat rusak. Jika spesifikasi menyimpang sejak awal, bagaimana dengan daya tahannya?
Kasus semacam ini akan terus berulang jika pengawasan lemah dan pemerintah daerah tetap tutup mata.
Saatnya masyarakat lebih kritis dalam mengawal anggaran desa. Jika tidak ada tindakan tegas, yang rusak bukan hanya jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Abdu Rohim)
