DIDUGA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KETUM EKS NAPI LAPORKAN YANDRI MENTERI PEMDES PDT KE KPK.
Jumat 28 Februari 2025, Ketua Umum Eks Narapidana melaporkan Adanya Dugaan Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Yandri Susanto Kemendes PDT. Berdasarkan Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam amar putusan Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024
Dely menjelaskan, berdasarkan putusan nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 mahkamah konstitusi republik indonesia halaman 228. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau Putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Mahkamah meyakini dengan adanya hubungan antara Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024. Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.
Dely juga menyampaikan berdasarkan putusan nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 mahkamah konstitusi republik indonesia halaman 218 Berkenaan dengan penggunaan Kop Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat undangan resmi, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-6 berupa Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 19/UMM.02.03/X/2024 bertanggal 21 Oktober 2024, Bukti tersebut merupakan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan penggunaan surat resmi Menteri dalam undangan kegiatan yang melibatkan para kepala desa serta perangkat desa sebagaimana didalilkan Pemohon adalah satu rangkaian kegiatan yang benar-benar terjadi.
Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 70/Phpu.Bup-Xxiii/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Halaman 228 Alenia Terakhir S.D Halaman 229. Menjelaskan bahwa berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilukada a quo secara signifikan, menurut Mahkamah meskipun tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan langsung Pihak Terkait dalam dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun dalam batas penalaran yang wajar, tidak dapat dipungkiri bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya pelanggaran tersebut. Ujar delly.
Delly melanjutkan, KPK RI memang seharusnya segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Yandri Susanto terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Terlebih, ada pembatalan keputusan KPU Kabupaten Serang Pemilukada 2024 dan keterkaitan Yandri sebagai Mendes PDT yang memperkuat keputusan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Kabupaten Serang.
Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, Yandri Susanto telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan kop surat resmi Kementerian untuk kepentingan pribadi ¹. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan etika dan standar perilaku pejabat publik. Tutup delly.
