Hasto Sebut Presiden Jokowi Mestinya Pertanggungjawabkan Kebijakan, Bukan Minta Maaf
 |
| Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto. |
JAKARTA, InovasiNews.Com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mestinya mempertanggungjawabkan kebijakannya pada rakyat ketimbang meminta maaf.
Dia juga mempertanyakan langkah pemerintah untuk melakukan impor 5,15 juta ton beras tahun ini.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 04 Agustus 2024.
Hasto juga menganggap, selama ini pemerintah tidak benar-benar terbuka dengan data impor beras. Hal-hal itu membuat PDI-P kerap mengkritisi langkah untuk terus melakukan impor.
“Partai menegaskan, kebijakan-kebijakan dari seorang Presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya, kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi meminta maaf pada masyarakat atas kesalahan dan kekurangannya selama menjabat bersama Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin.
Permintaan maaf disampaikan saat memberikan sambutan di acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 01 Agustus 2024.
“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak,” kata Jokowi.
“Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, Kerajaan Langit dan Bumi serta apa pun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” tuturnya. (*/red)
