Kontroversi Video IF, Gmaks Minta KPK Pantau Seleksi BUMD
SERANG - Gaduhnya video seorang perempuan berinisial IF yang melaporkan dugaan pelecehan terhadap Gubernur Banten, ke Komnas Perempuan, diduga sebagai penekanan dalam seleksi pemilihan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelantikan pejabat di Banten.
Diketahui, usai viralnya video pelaporan IF ke Komnas Perempuan, tak lama berselang, IF mencabut laporannya dan membuat video klarifikasi bahwa tindakannya hanyalah bentuk "emosi sesaat".
Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Publik mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik pelaporan IF, terlebih karena momentum kasus tersebut bertepatan dengan proses seleksi jajaran direksi BUMD Banten oleh tim panitia seleksi (pansel),
Serta menjelang pelantikan sejumlah kepala dinas dan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Untuk di ketahui, bahwa BUMD di tingkat provinsi memiliki peran strategis dalam mengelola aset daerah, distribusi energi, perbankan daerah, hingga sektor transportasi. Posisi direksi BUMD bukan hanya jabatan administratif, melainkan pintu masuk bagi suatu golongan untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik yang besar. Dengan kewenangan mengatur arus modal dan proyek daerah, jabatan ini sering dipandang sebagai "kursi emas" yang dapat memperkuat pengaruh kelompok tertentu.
Tak heran jika publik menduga bahwa perebutan posisi di BUMD bisa mendorong berbagai pihak untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan kursi tersebut. Dalam konteks ini, munculnya laporan IF—meski kemudian dicabut—dipandang sebagian kalangan sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas. Namun, hingga kini belum ada bukti konkret yang mengaitkan pencabutan laporan IF dengan proses seleksi jabatan di BUMD maupun pelantikan pejabat strategis lainnya.
Spekulasi pun bermunculan. Sebagian pihak menduga bahwa isu ini tidak semata-mata persoalan pribadi, melainkan berkaitan dengan dinamika politik dan perebutan posisi strategis di pemerintahan daerah.
Namun, hingga kini belum ada bukti konkret yang mengaitkan pencabutan laporan IF dengan proses seleksi jabatan tersebut.
Pengamat politik menilai bahwa kasus ini mencerminkan kompleksitas relasi kekuasaan di daerah.
Publik dihimbau untuk tetap kritis, namun juga menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang agar tidak terjebak dalam spekulasi yang belum terverifikasi.
