KABB Siap Geruduk Komnas Perlindungan Perempuan
Koordinator Koalisi Aktivisi Banten Bangkit (KABB) Asep Setiadi merasa prihatin dengan penanganan rumor Nikah Siri Gubernur. Alih-alih melakukan klarifikasi dan mendudukan perkara pada tempatnya, malah diduga menggunakan buzzer untuk counter isu.
"Lucunya, counter isu yang dilontarkan melalui media online dikaitkan dengan aksi KABB di Kemendagri soal Nikah Siri Gubernur dengan seleksi BUMD. Berita di media online itu jadi alat buzzer untuk menyerang berita aksi unjuk rasa KABB. KABB itu terdiri dari 8 LSM, bukan milik satu orang saja," kata Asep Setiadi.
Menurut Asep Setiadi, turunnya pada buzzer itu malah menjadi tambahan semangat bagi KABB untuk terus mengawal persoalan Nikah Siri Gubernur.
"Nikah Siri Gubernur itu bukan persoalan pribadi, tapi persoalan publik. Karena ini berkaitan dengan moral dan integritas Kepala Daerah. Ini berkaitan dengan Sumpah Jabatan Kepala Daerah. Dan tentunya dugaan Perbuatan Tercela seperti dimaksud UU Pemerintah Daerah," ujar Asep.
Terlebih dalam kasus Nikah Siri Gubernur ada isu rudapaksa yang jelas-jelas merupakan pidana murni. Pidana rudapaksa tidak akan hilang hanya karena terjadi di waktu yang lalu.
"Dengan alasan ini, kami, KABB akan mendatangi Komnas Perlindungan Perempuan untuk memastikan apakah dalam pengaduan IF termuat adanya indikasi rudapaksa. Ini sangat penting," ungkap Asep.
Komnas Perlindungan Perempuan tidak dapat memasukan persoalan ini sebagai Informasi Yang Dikecualikan, karena IF sendiri melalui video viral itu sudah membukakan identitasnya. Artinya dalih keamanan yang didalihkan Komnas Perlindungan Perempuan sudah tidak berlaku.
"Rudapaksa itu pidana murni. Delik umum. Kejahatannya tidak bisa hilang hanya dikarenakan pelapor atau korban mencabut laporan. Jangan sampai terjadi pembiaran. Itu yang kami ingin tanyakan ke Komnas perempuan," papar Asep. (G)
