Koalisi Suara Rakyat Banten Gelar Aksi Protes, Dindikbud Kota dan Provinsi Disorot Terkait Carut-Marut SPMB 2025
Banten, InovasiNews.Com – Koalisi Suara Rakyat Banten (KSRB) menggelar aksi demo memprotes kebijakan pemerintah daerah terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Aksi ini dilakukan di kantor Dindikbud Kota Serang dan Provinsi Banten pada Kamis, 17/7/2025.
Dalam pelaksanaannya, diduga ditemukan banyak kejanggalan, mulai dari sistem yang tidak transparan hingga temuan bahwa nilai tinggi seharusnya bisa masuk, namun justru nilai di bawahnya yang lolos. Hal ini menjadi sorotan masyarakat: ada apa dengan SPMB tahun ini.
Sebanyak lebih kurang 50 massa tergabung dalam barisan Koalisi Suara Rakyat Banten, terdiri dari LSM, media, dan masyarakat. Aksi protes ini diwarnai pembakaran ban bekas sebagai bentuk perlawanan kepada dinas terkait, yaitu Dindikbud Kota dan Provinsi Banten. Mereka menuntut Gubernur Banten dan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan, serta menambah jumlah Rombongan Belajar (Rombel) karena dinilai masih banyak siswa yang belum terakomodir di sekolah negeri setingkat SLTA, khususnya di Kota Serang.
Menurut Fitra Riadi selaku korlap, dalam orasinya ia mendesak agar Dindikbud transparan dalam pelaksanaan SPMB karena diduga banyak kejanggalan di lapangan. “Banyak calon murid yang nilainya tinggi seharusnya bisa masuk ke sekolah negeri, tapi dengan alasan sistem malah tidak lolos. Sementara yang nilainya di bawah malah lolos. Ada apa ini,” tegas Fitra Riadi.
Aksi sempat memanas karena tidak ada perwakilan dari Dindikbud yang menemui pengunjuk rasa. Massa kemudian membobol pintu pagar dan merangsek masuk ke halaman kantor, namun berhasil dihalau aparat kepolisian yang mengawal aksi. Fitra sempat masuk ke halaman kantor dan menyampaikan orasi beberapa menit di bawah kawalan Satpol PP dan aparat kepolisian, lalu kembali bergabung dengan massa di luar kantor.
Sementara itu, Adi Muhdi atau yang akrab disapa Acong, selaku danlap aksi tersebut, menyuarakan bahwa apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Banten dan Kepala Dinas Pendidikan, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar lagi dan membuat laporan pengaduan terkait temuan-temuan di lapangan menyangkut pelaksanaan SPMB tahun 2025,” tegas Adi Muhdi.
Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun menegaskan akan kembali melakukan aksi sampai tuntutan mereka didengar oleh para pemangku kebijakan. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada perwakilan dari Dindikbud yang menemui para pendemo.
