Raih Skor 86,04%, PT Antam UBPN Konut Sukses Tuntaskan Bintek Sistem Manajemen Pengamanan Baharkam Polri

Ketua Tim Bintek, Kombes Pol Mirzal Alwi, S.I.K., dalam paparannya menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan selama lima hari tersebut bertujuan untuk memastikan standar pengamanan di wilayah operasional PT Antam Tbk telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil Penilaian Signifikan

Berdasarkan hasil audit dan review dokumen yang dilakukan oleh tim ahli dan auditor profesional, PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara menunjukkan komitmen yang sangat baik dalam pengelolaan keamanan. Hasil scoring akhir implementasi SMP mencatatkan angka yang memuaskan, yakni sebesar 86,04%.

"Dari total kriteria yang diperiksa, tidak ditemukan adanya kriteria bernilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang berjalan sudah berada pada jalur yang tepat dan memenuhi standar protokol pengamanan objek vital nasional," ujar Kombes Pol Mirzal Alwi dalam laporannya kepada Kakorsabhara Baharkam Polri.

Sinergi Polri dan Sektor Industri

General Manager PT Antam Tbk UBPN Konut, Bapak Eko Aditya, menyambut baik hasil tersebut dan menyatakan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan aspek keamanan sebagai pilar utama keberlangsungan operasional pertambangan.

"Kerja sama dan bimbingan dari Baharkam Polri sangat krusial bagi kami. Skor 86,04% ini adalah motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menyempurnakan sistem manajemen pengamanan di lapangan," ungkap Eko Aditya dalam sambutannya.

Acara penutupan ditandai dengan penandatanganan serta penyerahan Berita Acara hasil Bintek. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Tim Baharkam Polri Pembina Susi Novi Andriyani, S.E., serta tim Auditor Profesional (M. Roy Kusumawardhana, Drs. Sukarto, dan Jemmy Rosdiantoro).

 Pihak PT Antam Tbk: Manajemen HSS Pusat, jajaran Manager Security UBPN Konut, serta perwakilan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara dapat menjadi contoh implementasi SMP Obvitnas yang tangguh dan adaptif terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara.