Dugaan Intimidasi Penagih Akulaku, OJK dan Aparat Diminta Bertindak!

Tangerang inovasiNewos.com Penagihan utang oleh pihak yang mengaku dari Akulaku kembali menuai sorotan. Dalam rekaman yang beredar, terdengar penagih meminta konsumen membagikan lokasi dan mengancam akan datang bersama beberapa orang. Dugaan praktik ini jelas tidak beretika dan berpotensi melanggar hukum.  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak masyarakat atas keamanan dalam bertransaksi. Jika penagihan dilakukan dengan intimidasi, itu bukan sekadar pelanggaran, tetapi bentuk pemerasan terselubung yang menciptakan ketakutan di masyarakat.  

Ketua DPD YLPK PERARI Banten, Zarkasih alias Rizal, mengecam dugaan praktik ini. "Ini bukan sekadar menagih utang, tapi pemerasan! Jika tidak segera ditindak, ini akan semakin brutal," tegasnya.  

Ustad Ahmad Rustam, aktivis keagamaan sekaligus Kepala Keagamaan MAC LPMI Balaraja, turut menyoroti dugaan praktik ini. "Menagih utang boleh, tetapi harus dengan cara yang adil. Jika ada ancaman, itu adalah kezaliman yang nyata dan bertentangan dengan ajaran Islam," tegasnya. 

Kasus dugaan intimidasi oleh penagih utang sudah sering terjadi. Beberapa korban mengalami tekanan psikologis berat, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ini ancaman serius bagi masyarakat.  

OJK seharusnya bertindak tegas. POJK No. 6/POJK.07/2022 sudah jelas mengatur larangan penagihan dengan cara intimidatif. Jika dugaan pelanggaran terus terjadi, di mana peran pengawasan mereka?  

Aparat hukum juga tidak boleh diam. KUHP Pasal 368 dan 335 menyebutkan ancaman dan pemaksaan bisa dipidana. Jika bukti rekaman ini valid, para pelaku harus segera diproses hukum.  

Masyarakat harus berani melapor. Jika mengalami dugaan intimidasi, kumpulkan bukti dan adukan ke OJK atau polisi. Jika dibiarkan, praktik ini akan semakin menjadi-jadi.  

Kementerian Desa juga harus berperan dalam literasi keuangan. Kurangnya edukasi membuat banyak warga terjebak pinjaman online tanpa memahami risikonya. Pemerintah harus turun tangan.  

Regulasi tanpa pengawasan hanya omong kosong. Fintech yang berkali-kali dilaporkan melanggar harus ditindak tegas, bahkan jika perlu dicabut izinnya.  

Kasus ini menjadi ujian bagi negara dalam melindungi rakyatnya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.  

Jika tidak ada tindakan tegas, ini akan menjadi preseden buruk. Negara tidak boleh kalah oleh praktik keuangan yang merugikan rakyat.