Dua lokasi di Bandung Kulon Diduga Jadikan Tempat Penjualan Obat Keras Golongan G
KOTA BANDUNG, InovasiNews.Com – Dua lokasi di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), diduga dijadikan tempat penjualan obat keras golongan G Secara bebas yang terkesan pembiaran dan kebal hukum.
Salah seorang warga sekitar berinisial B mengatakan, dirinya mencurigai aktifitas yang tidak biasa di sebelah tukang plat nomor. Dia pun sempat menanyakan kepada seorang pembeli, apa yang dijual di warung tersebut.
“Saya sering lihat banyaknya anak-anak remaja sampai dewasa membeli obat Tramadol, dan lainnya. Saya bisa tau apa yang mereka jual karena saya pernah tanya ke salah seorang yang datang beli ke warung itu, tentang apa yang diperjualbelikan di warung itu,” ucapnya, Jumat, 16 Januari 2026.
“Saya berharap, pihak Kepolisian dapat menindaklanjuti, karena sejujurnya, dengan apa yang dijual di lokasi tersebut, dapat mengancam kondusifitas wilayah dan obat yang dijual sungguh sangat merusak anak-anak generasi muda,” imbuhnya.
Beberapa awak media mencoba melakukan konfirmasi ke lokasi dimaksud. Salah seorang berinisial S mengaku sebagai pembeli mengatakan, "Biasanya saya belinya di Jl. Saturan I, Gempolsari Pak, sama aja jual obat Tramadol dan Hexyimer pak,” ucapnya.
“Kalau untuk pemilik obatnya bukan warga pribumi, setau saya bosnya orang Aceh,” sambung dia.
Untuk diketahui, obat-obatan daftar G yang dijual tanpa resep dokter memiliki efek berbahaya bagi yang konsumsinya, dan efek samping dari obat tersebut di antaranya:
1). Kecanduan berat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik.
2). Kerusakan otak, serangan jantung, hingga berujung pada kematian.
3). Merusak masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa.
Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Selain itu, pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
Dan ada juga Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda hingga Rp 2 miliar.
Besar harapan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak lanjuti dengan tegas, bilamana warung tersebut benar melakukan penjualan obat-obatan daftar G, agar masyarakat sekitar tidak beropini lain akan adanya aktifitas yang tidak biasa di warung tersebut. (*/red)
