FSP KEP KSPSI Jumhur Hidayat Dorong Transformasi Serikat Pekerja dan Kenaikan UMP Banten 2025

Agenda ini juga menjadi momentum konsolidasi pergerakan buruh menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 di Provinsi Banten. Kegiatan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasierly, Ph.D, serta Ketua Umum DPP FSP KEP KSPSI Jumhur Hidayat, bersama perwakilan dari 15 federasi serikat pekerja di bawah naungan KSPSI, pada Minggu 16 November 2025.

Ketua FSP KEP KSPSI Jumhur Hidayat Banten, Dedi Sudrajat, mengatakan pihaknya saat ini menunggu regulasi resmi terkait penetapan UMP yang sedang difinalisasi pemerintah pusat.

“Kami masih menunggu keputusan. Mudah-mudahan minggu depan keluar. Kalau penetapannya berjalan baik seperti tahun kemarin—kenaikan 6,5 persen—situasi buruh juga tetap kondusif,” ujar Dedi di sela-sela kegiatan Munas.

Dedi menegaskan bahwa kalangan buruh di Banten berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan wilayah menjelang pengumuman UMP.

“Banten ini rumah kita. Kita jaga bersama. Tidak mungkin ada gejolak karena kami semua bertanggung jawab menjaga kamtibmas di Banten yang kita cintai ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua FSP KEP KSPSI Jumhur Hidayat Kabupaten Tangerang, Rustam Effendi, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi resmi agar kenaikan upah minimum mencapai 12,5 persen.

“Sampai hari ini belum ada keputusan. Kami tentu berharap pemerintah mempertimbangkan aspirasi ini, karena kenaikan upah sangat penting untuk kesejahteraan buruh,” tutur Rustam.

Dalam forum nasional ini, FSP KEP KSPSI Jumhur Hidayat menegaskan komitmennya untuk mentransformasikan serikat pekerja menjadi lebih adaptif terhadap perubahan industri dan kebijakan ekonomi global. Ketua Umum DPP FSP KEP KSPSI Jumhur Hidayat dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam menjaga keseimbangan dunia kerja.

“Serikat pekerja bukan hanya wadah perjuangan upah, tapi juga mitra strategis dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan,” kata Jumhur.

Munas ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat posisi buruh di tengah tantangan industrialisasi dan digitalisasi tenaga kerja, serta menjadi acuan dalam dialog sosial antara pekerja dan pemerintah menjelang penetapan upah tahun 2025. (Az/Red)