Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Bungkam Soal Permintaan Audiensi Media, Ada Apa dengan Transparansi Anggaran?

Tangerang - inovasiNews.com Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik kembali dipertanyakan. Hingga lebih dari sepekan, instansi ini belum memberikan tanggapan atas permohonan audiensi yang diajukan sejumlah media lokal.

Surat resmi yang dikirim sejak pekan lalu tak kunjung direspons, baik secara tertulis maupun lisan. Padahal, audiensi ini akan membahas isu penting, mulai dari transparansi pengelolaan anggaran miliaran rupiah, pemerataan fasilitas sekolah, hingga evaluasi proyek pembangunan pendidikan tahun 2025.

“Sudah lebih dari satu minggu kami tunggu, tapi tidak ada satu pun jawaban dari Dinas Pendidikan. Sikap ini jelas menutup ruang keterbukaan informasi,” tegas Ketua Media Center Jayanti (MCJ), Bonai Supriadi. Jumat (29/08/25) 

Sejumlah jurnalis juga mengaku telah mencoba menghubungi pejabat terkait, namun hasilnya nihil. “Kami hanya ingin klarifikasi dan data resmi, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi seolah ada tembok penghalang di sana,” ungkap Yadi, wartawan media cetak.

Ada Apa di Balik Bungkamnya Dinas Pendidikan?

Sikap tertutup ini memicu banyak tanda tanya. Beberapa aktivis dan pemerhati pendidikan menduga, bungkamnya Dinas Pendidikan bukan tanpa alasan. Dugaan publik menguat karena:

1. Proyek Fisik Bermasalah

Sejumlah proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024-2025 sempat disorot karena kualitas rendah dan keterlambatan pengerjaan. Apakah ini yang ingin ditutupi?

2. Penggunaan Dana BOS dan BOP

Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) sering menjadi sorotan karena rawan penyalahgunaan. Transparansi realisasi dana ini menjadi salah satu agenda audiensi.

3. Indikasi Konflik Kepentingan

Ada dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan yang tidak sesuai prosedur.

“Kami mendesak Dinas Pendidikan segera buka suara. Jika terus diam, kami akan menilai ada upaya menghindari kontrol publik,” tegas Deni Herawan, SE, Ketua LSM WAR.

Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Publik kini menunggu apakah dinas berani membuka dialog, atau memilih terus membungkam suara media dan masyarakat.