Himpunan Pemuda Al-Khairiyah Minta Prabowo Jalankan Program Wajib Militer Segera Setelah Dilantik
JAKARTA, InovasiNews.Com – Merespon atas meningkatkan ketegangan politik global dan potensi perang kawasan yang semakin nyata.
Hal tersebut dikhawatirkan akan berimbas pada keamanan Indonesia ke depan. Untuk itu, Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) mengusulkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar segera menerapkan program Wajib Militer (Wamil).
Segera setelah Presiden baru dilantik dan menyusun kabinet, HPA mengusulkan agar segera menyusun ketentuan Wajib Militer. Salah satunya dengan merevisi UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Ketua Umum Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA), Aziz Fauzul Adzim mengatakan, menerapkan wajib militer jadi salah satu persiapan dan alternatif solusi.
“Situasi geopolitik global saat ini sudah nyata sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan sampai kita terlambat mempersiapkan diri untuk keamanan negara, jangan menunggu diinvasi negara lain masuk ke Indonesia,” ujar Aziz Fauzul, dalam keterangannya usai acara Pelantikan dan Rakernas HPA di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Minggu, 11 Agustus 2024.
HPA menilai, generasi Z dan milenial harus mendapatkan arahan yang serius dalam hal menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Untuk itu, program wajib militer ke depan layak diberlakukan kepada warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas atau lulus setingkat sekolah menengah atas.
“Teknis dan sistemnya perlu kajian mendalam, bisa dilakukan selama satu tahun, dua atau tiga tahun,” ujarnya.
Fauzul mengatakan, membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Hal itu jelas tertuang dalam konstitusi UUD 1945, Pasal 27 (Ayat) 3 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam Upaya pembelaan negara.”
Fauzul menegaskan, Himpunan Pemuda Al-Khairiyah siap memberikan dukungan dan mengajukan kader-kadernya untuk keterlibatan program Wajib Militer tersebut segera setelah diterapkan.
“Tidak perlu ragu untuk melaksanakan wajib militer, bela negara merupakan kewajiban bagi warga negara yang memenuhi syarat,” tegasnya.
“Kita perlu anak-anak bangsa memahami bagaimana menjaga kedaulatan negara. Ancaman untuk keamanan negara bukan hanya akibat perang, bahkan bisa lewat investasi asing yang masuk ke Indonesia. Para pekerja asing yang datang saja mereka itu para anggota Wamil di negara masing-masing. Ini tentu potensi mereka melakukan upaya infiltrasi menyiapkan agen-agen di Indonesia. Kita para pemuda harus bisa memahami dan menangkal potensi itu, jangan sampai kecolongan dan kita baru menyesal setelah kejadian pecah perang,” tambahnya.
Fauzul memberikan contoh ada sekitar 20 negara di Asia memberlakukan Wajib Militer. Seperti, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Bhutan, Iran, Israel, Libanon, Suriah, Yaman, Pakistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan.
“Di tetangga terdekat kita yang kecil saja sudah lebih mempersiapkan diri, seperti Singapura, Thailand, Myanmar, bahkan Timor Leste,” ujarnya. (*/red)
