Disdik dan Diskominfo Dinilai Jadi Biang Masalah dalam Proses PPDB di Aplikasi Bebunge yang Carut Marut di Kabupaten Bekasi
BEKASI, InovasiNews.Com - Poros Pemuda Mahasiswa Kabupaten Bekasi melakukan Aksi Jilid 2 di Kantor Diskominfo Kabupaten Bekasi, Selasa 16 Juli 2024.
Menidak lanjuti Aksi jilid pertama di Disdik Kabupaten Bekasi, Poros Pemuda Mahasiswa Kabupaten Bekasi kembali menggelar Aksi jilid 2 di Diskominfo Kabupaten Bekasi dalam mempersoalkan carut marut Proses Pendaftaran PPDB di Kabupaten Bekasi.
"Belakangan ini memang kami sedang gencar-gencarnya mengkritisi terkait proses PPDB yang kami nilai sangat carut marut yang melibatkan dua instansi yang terlibat, yakni Disdik dan Diskominfo. Dua instansi tersebut tidak berkerja secara profesional dalam menjalankan Proses PPDB, dan banyak oknum yang bermain, serta penuh dengan praktik permainan mafia gaya baru di dunia Pendidikan yang kami duga ada permainan KKN di dalamnya" ujar Adib, selaku Ketua Presidium Poros Pemuda Mahasiswa Kab. Bekasi.
Sesuai dengan hasil observasi, kata Adib, pihaknya menemukan banyak sekali perserta Didik yang memang sudah memenuhi syarat dari NISN, NIK KK-nya serta zonasinya yang seharus nya bisa diterima di sekolahan tersebut, tetapi malah tidak diterima dan lokasi zonasinya malah berubah.
"Kita ketahui bersama bahwasannya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi dalam proses PPDB melalui aplikasi Bebunge tetapi dalam proses tersebut masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan malah mempersulit masyarakat dalam mendaftarkan anaknya, karena sempat sistemnya eror di Aplikasi tersebut, serta merugikan masyarakat yang anaknya tidak masuk di sekolahan yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan," jelasnya.
Hal ini menjadi perhatian bersama karena Disdik dan Diskominfo yang terlibat di dalam proses PPDB tidak dapat bekerja secara profesional dalam menjalankan pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
"Pada saat kami beraudiensi dengan ke dua dinas tersebut (Disdik dan Diskominfo) mereka cendrung saling melempar kesalahan. Kami pun mendesak Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap dua dinas tersebut serta meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberantas mafia di dunia Pendidikan," tutup Rifki selaku kordinator lapangan kepada awak media. (*/red)
